Eksekusi Putusan Pengadilan Bisa Tertunda Berkali-kali, Guru Besar Hukum Desak MA Turun Tangan
Tribunnews · 27 menit lalu
Sumber: Tribunnews · 27 menit lalu
Recap • TITIR
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, meminta Mahkamah Agung menata ulang mekanisme perlawanan terhadap putusan perkara perdata.
Andi menilai upaya hukum perlawanan yang semestinya melindungi pihak ketiga justru berpotensi memperpanjang penundaan eksekusi.
Akibatnya, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak segera dapat dilaksanakan.
Andi membandingkan mekanisme itu dengan perkara tata usaha negara yang memungkinkan pihak ketiga masuk sebagai tergugat intervensi.
Menurut Andi, perlawanan yang diajukan berkali-kali, termasuk oleh pemohon sama, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.