‹ Kembali
Hukum

Komisi III DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Akhir 2026

Sumber: Media Indonesia · 24 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Sampaikan Penyesalan dan Minta Maaf (Okezone · 1 menit lalu)GMNI Desak Polda NTT Usut Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang (Tribunnews · 7 menit lalu)Terlibat Penyadapan Presiden, Irjen EHS Dipecat dari Kesatuan Polri (Republika · 10 menit lalu)KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto terkait Kasus Korupsi Dana Bencana (iNews · 10 menit lalu)