‹ Kembali
Politik

Badan Pengkajian MPR dalami rekonstruksi desentralisasi dan pilkada

Sumber: Antara · 20 menit lalu
Recap • TITIR
  • Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional desentralisasi dan otonomi daerah.
  • Pengaturan desentralisasi asimetris memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam.
  • Diskusi membahas mekanisme pengisian jabatan kepala daerah sesuai Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
  • Pelaksanaan demokrasi lokal menghadapi tantangan seperti biaya politik dan polarisasi masyarakat.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menjadi pijakan akademik untuk memahami frasa "dipilih secara demokratis".
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Komaruddin Hidayat Nilai DPR Semestinya Minta Pertanggungjawaban Wapres, Ini Alasannya (Republika · 3 menit lalu)Dasco Buka Suara Tanggapi Banyak Dukungan Jadi Wapres Pengganti Gibran (CNBC Indonesia · 4 menit lalu)Sudaryono & Dasco Masuk Bursa Cawapres, Gerindra Jateng Tetap Tunggu Keputusan Prabowo (JPNN · 6 menit lalu)Magang Nasional 2026 Batch 3A serap 55 ribu lulusan perguruan tinggi (Antara · 7 menit lalu)