‹ Kembali
Hukum

DPR serap aspirasi pakar hingga masyarakat soal RUU Penyadapan

Sumber: Antara · 17 menit lalu
Recap • TITIR
  • Komisi III DPR RI mulai rapat dengar pendapat soal RUU Penyadapan dengan undang-undang Baintelkam Polri.
  • Masyarakat kembali memperhatikan kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat.
  • Hak privasi diatur dalam UUD 1945 dan dinyatakan non-derogable oleh putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010.
  • Penyadapan dalam berbagai undang-undang belum diatur secara rinci dan prosedurnya beragam.
  • Pengaturan khusus diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak konstitusional warga negara.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Bukan Belerang, Semburan Air di Serang Bercampur Gas Metana yang Mudah Terbakar (Detik · 8 menit lalu)5 Yayasan Penerima CSR Ambulans Diduga Fiktif, Kuasa Hukum Minta Juhana Segera Diadili (JPNN · 10 menit lalu)KPK Periksa Bos PT Dalihan Natolu di Kasus Korupsi Jalan BBPJN Sumut (JPNN · 11 menit lalu)Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso soal Dugaan Penyadapan (Detik · 12 menit lalu)