Politik
Gibran Berhenti Jadi Wapres, Pimpinan DPR: Hak Menyatakan Pendapat Sudah Selesai
Sindonews · 1 jam lalu
Sumber: Sindonews · 1 jam lalu
Recap • TITIR
- Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan sesuai aturan UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014.
- Sengkarut administrasi pemilu seperti dugaan penyelundupan hukum harus dibuka agar tidak menjadi preseden.
- DPR mestinya tetap jalankan Hak Menyatakan Pendapat dalam pengawasan kebijakan pemerintah.
- HMP khusus berdasar Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memungkinkan pengawasan terhadap syarat pencapresan.
- Tantangan stabilitas politik dan ekonomi menjadi serius setelah pergantian Wapres.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.