‹ Kembali
Hukum

DPR Kembali Bahas RUU Penyadapan

Sumber: Media Indonesia · 17 menit lalu
Recap • TITIR
  • Komisi III DPR RI mulai rapat dengar pendapat soal RUU Penyadapan dengan undang-undang Baintelkam Polri.
  • Masyarakat kembali memperhatikan kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat.
  • Hak privasi diatur dalam UUD 1945 dan dinyatakan non-derogable oleh putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010.
  • Penyadapan dalam berbagai undang-undang belum diatur secara rinci dan prosedurnya beragam.
  • Pengaturan khusus diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak konstitusional warga negara.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan Delapan Pesan Kebangsaan, Soroti Penyadapan Ilegal hingga Krisis Papua (Media Indonesia · 6 menit lalu)Polisi Pastikan Kasus Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi Diusut Transparan (Detik · 8 menit lalu)Penasihat Ahli Kapolri: Pujian Prabowo ke Suyudi Menyejukkan Polri (JPNN · 16 menit lalu)Terungkap! Diajak Pacar, Dua Perempuan WNI Jadi Perekrut Tentara Bayaran Rusia (iNews · 18 menit lalu)