Hukum
DPR Kembali Bahas RUU Penyadapan
Media Indonesia · 17 menit lalu
Sumber: Media Indonesia · 17 menit lalu
Recap • TITIR
- Komisi III DPR RI mulai rapat dengar pendapat soal RUU Penyadapan dengan undang-undang Baintelkam Polri.
- Masyarakat kembali memperhatikan kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat.
- Hak privasi diatur dalam UUD 1945 dan dinyatakan non-derogable oleh putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010.
- Penyadapan dalam berbagai undang-undang belum diatur secara rinci dan prosedurnya beragam.
- Pengaturan khusus diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak konstitusional warga negara.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.