‹ Kembali
Politik

DPR Bicara soal Kemungkinan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Sumber: Warta Ekonomi · 2 jam lalu
Recap • TITIR
  • DPR menegaskan NCB hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir.
  • Penerapan NCB harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum.
  • Mekanisme NCB menggabungkan hukum kuasi-pidana dan kuasi-perdata.
  • DPP ARUN menyampaikan masukan soal standar pembuktian dan perlindungan pemilik aset.
  • RUU Perampasan Aset akan mempertimbangkan pengembalian harta jika tidak terbukti terkait tindak pidana.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Pernah Bareng di PDIP, Walkot Yogya Hasto Ungkap Harapan untuk Gibran Usai Mundur Sebagai Wapres (Republika · 13 menit lalu)Wamenkomdigi Dorong Jurnalisme Solutif Lewat Swara Indonesia Raya | LPP RRI (RRI · 20 menit lalu)Mencari Wakil Prabowo: Antara Efektivitas Kerja Kabinet, Soliditas Koalisi, dan Kebutuhan Elektoral (Tribunnews · 23 menit lalu)Prabowo Tiba di Filipina untuk Hadiri KTT ke-49 ASEAN (Sindonews · 28 menit lalu)