Hukum
Ketua KPK usulkan dua hal cegah disharmoni kepala daerah dan wakilnya
Sumber: Antara · 25 menit lalu
Recap • TITIR
- Ketua KPK Setyo Budiyanto mengusulkan revisi UU Pemerintahan Daerah dalam disertasinya di Universitas Pelita Harapan, Sabtu.
- Setyo menilai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 belum menetapkan pembagian kewenangan substantif kepala daerah dan wakilnya.
- Ia menyebut wakil kepala daerah berada dalam keadaan pseudo authority karena batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun jelas.
- Frasa "membantu" pada Pasal 66 ayat (1) dinilai menimbulkan ketidakpastian posisi dan kewenangan wakil kepala daerah.
- Setyo juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah untuk menyelesaikan perselisihan kepala daerah dan wakilnya.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.