Hukum
RUU Perampasan Aset: DPR Pangkas 13 Kriteria Jadi 6 Tindak Pidana
Sumber: CNN Indonesia · 22 menit lalu
Recap • TITIR
- Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR menerima surat Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perampasan Aset.
- Surat Presiden bernomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026 itu berisi penunjukan wakil pemerintah membahas RUU Perampasan Aset.
- Puan menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
- Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.
- Rapat paripurna itu sekaligus menandai dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah menjalani masa reses.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.