Hukum

DPR Bicara soal Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset

Warta Ekonomi · 18 menit lalu

Sumber: Warta Ekonomi · 18 menit lalu

Recap • TITIR

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR menerima surat Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perampasan Aset.
Surat Presiden bernomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026 itu berisi penunjukan wakil pemerintah membahas RUU Perampasan Aset.
Puan menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.
Rapat paripurna itu sekaligus menandai dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah menjalani masa reses.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.