Hukum

PII Desat Aparat Usut Kasus Penyadapan tanpa Tebang Pilih

Republika · 20 menit lalu

Sumber: Republika · 20 menit lalu

Recap • TITIR

PB PII mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengancam kedaulatan negara.
Ketua Umum PB PII Amsal Alfian meminta pengusutan dilakukan menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih hingga mengungkap aktor intelektual.
Amsal mengingatkan hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
PB PII juga mendorong pemerintah mengusut dugaan manipulasi ekspor, under invoicing, transfer pricing tidak wajar, dan penyimpangan perpajakan.
PB PII meminta pemerintah mengevaluasi fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang diduga menyalahgunakan insentif.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.