Hukum

DPP ARUN Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Hak Rakyat | LPP RRI

RRI · 28 menit lalu

Sumber: RRI · 28 menit lalu

Recap • TITIR

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP ARUN Yudi Rijali Muslim meminta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang.
ARUN menilai regulasi itu dibutuhkan untuk memulihkan hak masyarakat, memutus keuntungan tindak pidana, dan mengembalikan kerugian negara.
Aspirasi disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 November 2026.
ARUN menghimpun sepuluh poin aspirasi dari kajian internal organisasi, masukan masyarakat, dan kalangan akademisi.
ARUN mendorong penutupan celah penyembunyian aset hasil kejahatan dan penguatan kerja sama internasional untuk pelacakan aset lintas negara.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.