Hukum
Gibran Rakabuming Raka Mundur, Pengamat: PemakzulantTidak Lagi Relevan
Sumber: Media Indonesia · 41 menit lalu
Recap • TITIR
- Surat pengunduran diri Gibran harus ditujukan kepada MPR dengan tembusan ke Presiden, DPR, dan DPD.
- Pengunduran diri presiden atau wakil presiden merupakan hak konstitusional sesuai Pasal 7A, 7B, dan 8 UUD 1945.
- MPR menjadi lembaga yang menetapkan pemberhentian presiden dan wakil presiden berdasarkan usul DPR.
- Pasal 7A mengatur pemberhentian jika terbukti pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat jabatan.
- Pasal 7B menentukan tahapan pengajuan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.