Hukum

Yusril Kembali Singgung Makar terkait Penyadapan Presiden

JPNN · 29 menit lalu

Sumber: JPNN · 29 menit lalu

Recap • TITIR

Yusril menyebut penyidikan mencakup dugaan tindak pidana makar sesuai Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
Kepala negara dianggap primus inter pares sehingga intersepsi presiden tidak dianggap penyadapan biasa.
Yusril menyerahkan penjelasan teknis kepada Bareskrim Polri terkait hasil penyadapan.
Pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus penyadapan presiden.
Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri dalam penyelidikan kasus tersebut.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.