Hukum

Pemerintah bentuk pokja untuk bahas 13 kasus dugaan pelanggaran HAM

Antara · 11 menit lalu

Sumber: Antara · 11 menit lalu

Recap • TITIR

Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pokja dipimpin Wakil Menko Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, dan hakim.
Rapat koordinasi di Jakarta, Senin, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mencari penyebab belum tuntasnya penanganan kasus HAM berat masa lalu.
Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, hanya empat kasus diproses melalui pengadilan, sementara 13 kasus lain belum tuntas.
Pokja tidak mengubah perundang-undangan, tetapi mencari solusi teknis agar penyelidikan dan penyidikan berjalan lebih efektif.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.