Ekonomi

Uji Tuntas HAM 2028: Tantangan Baru Dunia Usaha dan Investasi Indonesia

CNBC Indonesia · 1 jam lalu

Sumber: CNBC Indonesia · 1 jam lalu

Recap • TITIR

Pemerintah menyiapkan Perpres tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM sebagai pengganti Perpres Nomor 60 Tahun 2023.
Perpres menargetkan penerapan wajib uji tuntas HAM secara penuh pada 2028, dengan sosialisasi masif sepanjang 2027 jika diundangkan 2026.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyatakan perpres menjadi syarat Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.
Komnas HAM menerima 3.003 aduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025, dengan korporasi sebagai terlapor tertinggi ketiga sebanyak 479 aduan.
ITUC Global Rights Index 2025 memberi Indonesia rating 5, kategori terburuk setara Filipina dan Malaysia.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.