Teknologi

DPS Sudah Diperketat, Pagar Tanggung Gugatnya Belum

CNBC Indonesia · 1 jam lalu

Sumber: CNBC Indonesia · 1 jam lalu

Recap • TITIR

Mulai 1 Januari 2027, anggota DPS di lembaga keuangan syariah wajib memiliki sertifikat kualifikasi profesi.
Sejak awal 2025, OJK menetapkan DPS bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan.
POJK 2/2024 mengatur tanggung jawab DPS mengawasi kebijakan direksi agar sesuai prinsip syariah.
Sanksi administratif hingga larangan menjabat tersedia, tetapi ukuran tanggung gugat perdata DPS belum diatur.
MK dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 memperkuat kedudukan DPS sejajar dengan pengurus perseroan.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.