Hukum
ORI: Pemberantasan korupsi beriringan dengan pembenahan layanan publik
Antara · 1 jam lalu
Sumber: Antara · 1 jam lalu
Recap • TITIR
- OTT KPK terkait pertanahan dan kebencanaan menjadi pengingat pemberantasan korupsi harus beriringan dengan pembenahan layanan publik.
- Ombudsman RI temukan keluhan berulang soal penundaan, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur di 580 laporan pertanahan.
- Enam kantor pertanahan jadi atensi Ombudsman RI karena ditemukan potensi malaadministrasi.
- Pemetaan menunjukkan risiko korupsi dalam penerbitan sertifikat, manipulasi data, dan penggunaan dokumen pertanahan.
- Persoalan serupa ditemukan dalam penanganan bencana alam, terutama di Flores NTT pada September-Oktober 2026.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber asli di Antara ↗